Medan. Walikota Medan Rahudman Harahap dituntut bersikap tegas terhadap persoalan perubuhan Masjid Al-Ikhlas di Jalan Timor Kecamatan Medan Timur, beberapa waktu lalu. Tuntutan itu disampaikan ratusan pengunjukrasa yang tergabung dalam aliansi ormas Islam Sumut di depan Kantor Walikota Medan, Jumat (15/7).
"Mana kepedulian bapak Wali
"Mana kepedulian bapak Walikota Medan terhadap umat muslim di Kota Medan, seperti apa yang dijanjikan pada saat kampanye di Pilkada Kota Medan, diketahui pada pillkada lalu kemenangan Rahudman menjadi Walikota Medan tidak terlepas dari suara umat muslim, tapi apa saat Mesjid Al-ikhlas dirubuhkan Walikota Medan terkesan hanya berdiam diri," kata koordinator aksi Hery Adlin dalam roasinya.
Dikatakannya, perubuhan Masjid Al-Ikhlas telah melanggar Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 dan Undang-Undang (UU) Wakaf tahun 2004, dimana disebutkan bahwa tanah wakaf tidak dapat dipindahkan atau diperjualbelikan untuk kepentingan apapun. "Untuk itu kita mendesak Walikota Medan untuk membangun kembali Masjid Al-Ikhlas serta tidak mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan fisik yang dilakukan pengembang di area lahan masjid," ujar Hery, yang juga Pakar MUI Sumut.
Pernah diberitakan sebelumnya, Masjid Al Ikhlas Jalan Timor No 23 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Medan Timur, Rabu (4/5) sekitar pukul 00.55 WIB dirubuhkan, di bawah pengawasan seratusan personel Polresta Medan dan personel yang diduga berasal dari Kodam I Bukit Barisan.
Pjs Kapendam I/BB Mayor TNI Fatimah menjelaskan, pembongkaran masjid sudah melalui proses dialog dan komunikasi yang cukup panjang dengan ormas Islam, MUI dan tokoh agama.
“Sebenarnya tidak ada persoalan karena yang dibongkar adalah aset milik sendiri, yang berada di dalam eks Kesatrian Hubdam/Bukit Barisan,” ujarnya.
Sumber : MedanBisnis
Tidak ada komentar:
Posting Komentar