Medan-ORBIT : Umat Islam di kota Medan tampaknya getol memperjuangkan terbangunnya kembali Masjid Al-Ikhlas yang telah rata dengan tanah oleh pengembang.
Perjuangan itu mendapat perhatian serius lembaga legislative di Pusat. Tak dinyana, secara bersamaan yakni, anggota DPRRI Komisi I turun mengumpulkan data, di bekas Masjid Al-Ikhlas yang telah rata dengan tanah dan sidang perdana gugatan berjalan di PT TUN jalan Listrik.
Para anggota DPR RI yang hadir terlihat cukup prihatin atas kasus perubuhan Masjid Al Ikhlas jalan Timor Medan itu.
Informasi yang dihimpun harian Orbit hingga Minggu (3/7), sebanyak enam orang anggota komisi I DPR-RI kunjungi lokasi eks Masjid Al-ikhlas Jalan Timur Medan, Kamis (3/6) Siang. Kedatangan rombongan Komisi I DPR-RI ini langsung dipimpin Yahya Sahcaria dari Fraksi Demokrat, Neil Iskandar Daulay dari Fraksi Golkar, Abu Bakar dari PAN, Tritamtomo dari fraksi PDI-P, Mahyasa Djohan dari fraksi PPP dan Syafan dari Fraksi PKS DPR-RI.
Para rombongan ini langsung diterima pihak Badan Kenaziran Masjid (BKM) dan FUI Sumut di lokasi. Kepada wartawan Yahya mengatakan bahwa kedatangan mereka ke lokasi eks Masjid untuk melihat langsung letak permasalahannya.
"Kedatangan kami ke lokasi bukan untuk memutuskan akan tetapi melihat dan mengumpulkan data serta bertemu dengan unsur muspida plus, para ulama, dan MUI Sumut, setelah itu hasil ini akan dibawa kepada Ketua Komisi I DPR- RI di Jakarta untuk dibahas langkah selanjutnya," ujar Yahya.
Begitu juga kedatangan tim ini merupakan tindaklanjut dari laporan Forum Umat Islam dan kedatangan Ormas Islam serta data yang diperoleh dari Kodam I/BB tentang data kepemilikan lahan tersebut saat berkunjung ke Komisi I DPR-RI beberapa waktu lalu.
Saat ditanyakan mengenai pelaksanaan shalat Jumat di kawasan Jalan Timur, Yahya mengatakan bahwa persoalan tersebut tidaklah dipermasalahkan karena kedatangan Tim Komisi I DPR -RI di eks Masjid Al-Ikhlas dan Mushalla Al-Abror di Jalan Gaharu Medan sebagai pengganti Masjid yang dirubuhkan hanyalah untuk mengumpulkan data.
Namun ketika ditanyakan, apakah sudah ada tindakan terhadap perubuhan Masjid Al-Ikhlas, para dewan ini mengatakan belum ada tindakan karena mereka mengumpulkan data.
Sementara itu para BKM dan FUI yang hadir diantaranya Indra Suheri dan Affan Lubis berharap Komisi I DPR-RI bisa membangun Masjid di lokasi yang telah dirubuhkan.
Kepada Harian Orbit Indra Suheri mengatakan, sebelum kedatangan anggota DPRRI pihaknya dan rombongan umat Islam lainnya, telah mendatangi lembaga legislative itu di Jakarta.
Tak hanya itu, selain berupaya ke lembaga Legislatif, melalui jalur hukum juga telah ditempuh. Langkah pertama kita telah melayangkan gugatan perdata ke PN Medan, terkait dirubuhkannya Masjid Al Iklas yang merupakan milik umat itu.
Dalam gugatan perdata itu, jelas Indra, sudah melalui tahap mediasi. “ditahap mediasi itu, kita menolak perdamaian dan memilih melanjutkan gugatan atau penyelesaian sengketa jalur hukum” jelasnya.
Selain perdata terang Indra, juga telah menempuh jalur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. (PT TUN) untuk menggugat keputusan sertifikat Badan Pertanahan Nasional. (BPN). “tak dinyana, sidang perdana gugatan PT TUN itu kebetulan bersamaan dengan kunjungan komisi I DPRRI,” ungkapnya.
Sumber : HarianOrbit
Tidak ada komentar:
Posting Komentar