Medan, Persoalan pembongkaran Masjid Al-Ikhlas yang berada di Jalan Timor Medan, bukan hanya persoalan hukum, tapi sudah berkembang menjadi persoalan sosial yang dikhawatirkan bisa memicu konflik sosial.
Persoalan ini, ungkap Ketua Komisi A DPRD Sumut, H Hasbullah Hadi di hadapan rombongan Komisi I DPR RI, terdiri dari Mayjen TNI (Purn) Yahya Sacawiria, Mayjen TNI (Purn) H Tritamtomo, Maiyasak Johan, Neil Iskandar Daulay, sebenarnya sudah mengemuka sejak pertengahan tahun 2009.
“Rencana ruislagh dan pembongkaran masjid tersebut sudah muncul sejak pertengahan tahun 2009. Namun pada saat itu kelompok ummat Islam sudah melakukan pendekatan kepada Pangdam I/BB, yang saat itu dijabat oleh Mayjen TNI Burhanuddin Amin,” kata H Hasbullah Hadi dalam rapat tersebut di Gedung DPRD Sumut, Kamis (30/6).
Pangdam I/BB Mayjen TNI Burhanuddin Amin, ungkap Hasbullah Hadi, saat itu memberi angin segar kepada kelompok ummat Islam, bahwa Masjid Al-Ikhlas Jalan Timor Medan tidak akan dibongkar.“Dengan dua kali dilakukannya audiensi kepada Pangdam I/BB oleh kelompok ummat Islam, yakni pada tanggal 16 Juli 2009 dan 19 Desember 2009, Pangdam I/BB Mayjen TNI Burhanuddin Amin kembali menegaskan masjid tidak akan dibongkar sebelum pihak pengembang mendirikan masjid pengganti, apakah didirikan di sudut,” kata Hasbullah Hadi.
Dengan catatan, papar Hasbullah Hadi, kalau perlu ummat Islam juga siap membayar tanah tempat berdirinya masjid itu sebagaimana yang dijual kepada pengembang. “Ummat Islam siap membeli tanah tempat berdirinya masjid itu, karena di sekitar daerah tersebut tidak ada masjid, dan ini dapat dibuktikan kalau setiap hari Jumat masjid selalu padat oleh ummat Islam yang melaksanakan Sholat Jumat,” ujar Hasbullah.
Namun pada 5 Februari 2011, sebut Hasbullah Hadi, terjadilah pembongkaran sebagian masjid, dan disinilah mulai muncul gejolak, gerakan-gerakan menolak agar masjid tidak dibongkar oleh pengembang.“Jadi sebagian masjid saat itu sudah dibongkar, namun tertahan karena adanya protes dari kelompok ummat Islam. Saat kelompok ummat Islam datang ke DPRD Sumut, pihak DPRD Sumut memfasilitasi dan mengundang kelompok ummat Islam,” kata Hasbullah.
Lalu pada 14 Februari 2011, tegas Hasbullah Hadi, DPRD Sumut, khususnya Komisi A, langsung merespon dan memprioritaskan penyelesaian persoalan ini, karena dinilai persoalan ini bisa memicu konfl jika tidak segera ditangani
Sumber : Star Berita
Tidak ada komentar:
Posting Komentar