MEDAN - Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I Bukit Barisan (BB), Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Leo Siegers akan menggelar rapat koordinasi sepuas-puasnya dengan organisasi masyarakat (ormas) Islam dan tokoh agama di Sumut untuk menyelesaikan kasus ruislag Masjid Al-Ikhlas di Jalan Timor Medan. Dengan ini, masalah diharapkan selesai.
Dia menuturkan, ruislag Masjid Al-Ikhlas di Jalan Timor Medan yang memakan waktu lima tahun, dari tahun 2004-2009, pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk masalah tersebut, meskipun tidak pernah mengundang Ormas di Masjid Al-Ikhlas karena tidak terdafatar di Pemprov. Bahkan, pihaknya sudah dipanggil di Komisi I DPR. Menurut Leo, dalam permasalahan Masjid Al-Ikhlas tersebut, pihaknya tidak gegabah karena telah melewati semua jalur.
Namun, lanjutnya, usai Lebaran, pihaknya akan menggelar koordinasi sepuas-puasnya agar tak lagi ada masalah dengan Ormas di sekitar masjid tersebut.
Sementara itu, Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho mengtakan, untuk penyelesaian masalah terkait Masjid Al Ikhlas di Jalan Timor, Pemprov Sumut akan memfasilitasi tokoh agama dengan TNI membicarakannya bersama setelah Idul Fitri. Pemprov Sumut, kata Gatot, juga sudah berkoordinasi dengan Walikota Medan untuk hal tersebut. Dia berharap, dengan koordinasi sepuas-puasnya itu, tidak akan ada lagi permasalahan yang timbul.
"Mudah-mudahan di koordinasi sepuas-puasnya nanti, dapat diutarakan dan clear masalahnya. Kita akan ada pembicaraan dengan SKPD, nanti kita akan buat forum dengan jajaran umat Islam soal pemindahan ruislag ini," bebernya.
Gatot juga meminta agar mengeliminir kalimat membongkar masjid yang diubah menjadi pemindahan masjid.
Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun, mengingatkan tidak perlu melibatkan orang luar dalam mengambil penyelesaian masalah tersebut termasuk menjauhkannya dari unsur politis. Menurutnya, karena ini masalah Sumut, maka orang Sumut lah yang harus menyelesaikan.
Pada kesempatan serupa, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut Basumi Masyarif mengingatkan, agar pihak-pihak terkait mengambil langkah-langkah intensif, terutama dari segi penamaan masalah yang bisa menimbulkan tanggapan negatif dari masyarakat. “Ini untuk mencegah provokator-provokator yang memanfaatkan situasi agar diantisipasi sejak dini,” ujarnya.
Sumber : Waspada
Tidak ada komentar:
Posting Komentar