KSAD Diminta Selesaikan Kasus Masjid Al-Ikhlas

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mencari jalan keluar terbaik terkait persoalan Masjid Al-Ikhlas, Medan, Sumatra Utara. Permintaan tersebut disampaikan Ketua MUI Ma'ruf Amin seusai bertemu KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo, pekan lalu. Ma'ruf mengatakan, desakan itu ia sampaikan mengingat kasus pembongkaran masjid itu melibatkan instansi TNI, dalam hal ini Kodam I Bukit Barisan. Namun, dalam pertemuan itu, kata dia, KSAD belum mengungkapkan tawaran solusi, hanya berkomitmen mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak. Nantinya, solusi akan dirumuskan berdasarkan informasi yang diperoleh dari elemen terkait. "Tentu KSAD punya konsep, tapi belum bisa mengungkapkan,'' kata Ma'ruf kepada Republika, Senin (19/9). Wakil Sekjen MUI Tengku Zulkarnain meminta pemerintah dan pihak terkait tidak memandang sebelah mata kasus pembongkaran paksa Masjid Al-Ikhlas. Perlu penyikapan yang arif dan bijaksana untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ia khawatir kasus itu bisa menjadi preseden buruk bagi stabilitas dan keamanan. Apalagi, jika kasus tersebut dimenangkan oleh pemborong yang notabene berasal dari etnis tertentu. Tak hanya itu, jelasnya, konflik bisa meluas dengan isu SARA mengingat pembongkaran masjid dilakukan oleh pimpinan non-Muslim. Sementara dua panglima Muslim sebelumnya yang menjabat di Kodam I Bukit Barisan melarang pembongkaran itu. "Sekarang, Kodam jangan sampai ada kesan lepas tangan," tegasnya. Terkait kasus Masjid Al-Ikhlas ini, lanjut Zulkarnain, MUI telah membentuk tim khusus. Dari hasil investigasi, tim ini menemukan beberapa bukti yang memperkuat dugaan bahwa pembongkaran masjid ini merupakan kesalahan fatal. Dari sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), misalnya, terdapat banyak kejanggalan, salah satunya adalah ketiadaan surat izin ruislag dari Kepala BPN Sumut. "Mereka lemah dari segi hukum," katanya. Bahkan, ujar Zulkarnain, umat Islam di Medan bersedia membeli tanah tersebut. Berapa pun biaya yang ditawarkan, masyarakat Muslim siap membelinya. "Kecil kalau hanya Rp 1 miliar, ada dua juta Muslim Medan dikali 100 ribu (rupiah)," katanya. Pihaknya, kata Zulkarnain, juga menyayangkan sikap Kodam I Bukit Barisan yang terkesan bersikukuh pada pendiriannya. Sumber : Republika.